Walhi Minta KPK Usut PLTU Batubara IPP

RILISID, Jakarta — Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut berbagai pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang tidak diperlukan dan masih menggunakan batu bara, yang dinilai sebagai sumber energi kotor oleh LSM tersebut.

"KPK harus mengusut PLTU Batubara IPP (pengadaan pembangkit swasta) lain yang terindikasi tidak diperlukan, tetapi dipaksakan untuk dibangun," kata Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi, Dwi Sawung, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Menurut Dwi Sawung, PLTU IPP tersebut terutama PLTU di Jawa-Bali dan Sumatra yang mengalami surplus listrik yang sangat besar sekali.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Riko Kurniawan, mengatakan pulau Sumatra saat ini mengalami kelebihan pasokan listrik.

Menurutnya, Jaringan Sumatera Bagian Utara saja pada tahun 2017 kelebihan pasokan listrik sebanyak 10 persen di atas beban puncak.

"Hal ini menjadikan penambahan kapasitas pembangkitan di Sumatera patut dipertanyakan untuk kepentingan siapa," tuturnya.

Walhi menyorot kasus dugaan korupsi terkait dengan adanya potensi suap terhadap legislator yang diduga merupakan commitment fee dari nilai proyek PLTU MT Riau 1 (2x300 MW).

LSM tersebut juga menyebutkan sejumlah kasus lainnya yang juga melibatkan pengembang pembangkit listrik batu bara di sejumlah daerah seperti kasus yang terkait harga lahan PLTU Indramayu, pembebasan lahan PLTU Bunton Cilacap dan perizinan proyek PLTU Tarahan.

Meski mengalami kelebihan pasokan listrik, pengadaan pembangkit swasta (IPP) dengan skema pembelian take or pay selama 20 hingga 25 tahun mengharuskan PLN tetap membayar listrik yang dihasilkan pembangkit swasta tersebut, meskipun energi listriknya tidak digunakan oleh konsumen.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengoptimalkan penggunaan energi lokal (tenaga angin, air, batubara dan surya) sebagai energi primer pembangkit tenaga listrik agar lebih efektif dan efisien.