Wabendum PPP Mangkir dari Panggilan KPK, Kenapa?

RILISID, Jakarta — Wakil Bendahara Umum partai persatuan pembangunan (PPP) Puji Suhartono mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, ia tidak bisa hadir karena ada keluarga yang sakit.

"Saksi Puji Suhartono baru saja mengirimkan surat tdk bisa hadir di pemeriksaan hari ini karena ada keluarga yang sakit," katanya dikonfirmasi, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Panggilan terhadap salah satu pengurus PPP itu pyn akan dijadwalkan ulang pada hari Rabu, 8 Agustus 2018. Febri berharap agar saksi kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik.

"Kami harap yang bersangkutan datang di jadwal tersebut," harapnya.

Sementara itu, untuk tenaga ahli fraksi PAN Suherlan memenuhi panggilan. Febri berujar penyidik mendalami hasil penggeledahan beberapa waktu termasuk adanya penyitaan mobil dari apartemennya di Kalibata.

"Selain itu, dicermati juga peran dan pengetahuan yang bersangkutan dalam dugaan penerimaan proposal anggaran," ungkapnya.

Diketahui keduanya akan menjadi saksi dalam kasus suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang sekitar Rp1,4 miliar dari rumah salah satu pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diduga merupakan rumah Puji. Febri menyebut pihaknya tengah mendalami peruntukan atau sumber uang dalam bentuk dolar Singapura yang akhirnya disita oleh petugas KPK itu.

"Terkait dengan uang yang ditemukan dan kemudian disita di rumah salah satu pengurus PPP tersebut kami mendalami relasi dan keterkaitannya dengan proses pengurusan anggaran ini ataupun keterkaitannya dengan tersangka YP (Yaya Purnomo, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan)," kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Tak hanya uang, dari penggeledahan di rumah pengurus PPP yang berlokasi di Graha Raya Bintaro Tangerang Selatan itu, penyidik KPK juga mengamankan dokumen terkait permohonan anggaran daerah.