Sumbang Angka Pengangguran, Jatim Siapkan Sertifikasi Lulusan SMK

RILISID, Surabaya — Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim mengatakan, selama ini pemerintah provinsi mempersiapkan lulusan SMK yang memiliki sertifikisasi, dapat diterima di perusahaan. Maka porsi yang diinginkan oleh Gubernur Jatim, Soekarwo pada 2019 adalah 70 persen untuk SMK, dan 30 untuk SMA.

“Namun kendala saat ini belum terpenuhi,  saya tidak tahu kalau 2019,” kata Suli, dikonfirmasi, Jumat  (10/8/2018).

Suli mengaku, saat ini ratio  SMK:SMA masih 60:40 sehingga lulusan SMK belum menjawab kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan. Akibatnya pengangguran disuplai oleh lulusan SMK sebesar 10 persen dari jumlah pengangguran terbuka.

Politisi asal PAN itu mencatat 40 persen kualitas lulusan SMK di Jawa Timur belum terstandar dari  1.996 SMK. Akibatnya 220.958 siswa lulusan SMK, hanya 64,11 persen saja yang bisa diterima di industri. Sedangkan untuk total tenaga kerja terampil di Jatim, baik dari lulusan SMK, SMK Mini, BLK, dan Politeknik, sebanyak 234.088 orang.

“Maka Pemprov Jatim menargetkan 2019 komposisi pendidikan vokasional 70 persen SMK dan 30 persen SMA tuntas,” terangnya.

Mantan ketua Pemuda Muhamadiyah Jatim itu mengaku selama ini pemenuhan sarana SMK negeri sudah mendekati persyaratan yang ditetapkan. Sementara SMK swasta belum memenuhi standar yang diinginkan pemerintah menjadi sekolah kejuruan. “Bisa jadi swasta belum memiliki sertifikasi sesuai standar pemerintah. Maka kedepan tidak boleh ada perbedaan antara SMK swasta dengan negeri,” tegasnya.

Untuk meningkatkan standar kualitas SMK, Pemprov Jatim 2018 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk pembenahan dan pembangunan inkubator-inkubator pelatihan. Inkubator ini dibutuhkan untuk membuka dan menyerap tenaga kerja di bidang industri, dan untuk mewadahi siswa SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi.