Klaim Pertumbuhan Ekonomi Raih Capaian Tertinggi, Komisi X: Tapi Jauh dari Janji Kampanye

Kebijakan belanja bansos yang besar itu memang by design, tentunya seiring semakin dekatnya tahun politik jelang Pilpres pada 2019. 

Kebijakan ini akan mengorbankan belanja modal yang masih sangat dibutuhkan untuk memperkuat sektor strategis nasional, seperti pangan dan energi yang terlihat dari kontribusi belanja pemerintah yang kecil sekali dampaknya terhadap peningkatan sektor produktif.

Dengan begitu, kenaikan konsumsi rumah tangga tidak lantas berarti daya beli masyarakat membaik. Namun hal itu karena kontribusi dari belanja pemerintah (government expenditure). 

Terbukti, realisasi belanja pemerintah naik pesat, khususnya terkait bantuan sosial.

“Jadi, secara keseluruhan, perekonomian nasional selama pemerintahan ini benar-benar bergantung faktor eksternal dan bukan karena hidupnya ekonomi riil,” ujar dia.

Pemerintah ini memang sering meleset dari target yang dibuatnya sendiri. 

Sebabnya adalah, lanjut Heri, karena proyeksi yang dibuat sering over optimistic dan itu menjadi tanda bahwa pemerintah tidak membaca keadaan lapangan, atau apa yang sebetulnya terjadi di lapangan.

Angka ketimpangan yang masih bertengger di kisaran 0,39 mestinya sudah lebih dari cukup untuk menjadi peringatan bahwa arah kebijakan ekonomi yang dipatok pemerintah Jokowi keliru. 

Sistem ekonomi yang dijalankan selama ini masih belum mampu menciptakan pemerataan secara total. 

Postur APBN yang terus defisit dari tahun ke tahun masih tak bisa diterjemahkan menjadi kesejahteraan bagi rakyat banyak, kemakmuran untuk semua.