Ketua DPR Minta Kemenaker dan BNP2TKI Tingkatkan Perlindungan TKI Luar Negeri

RILISID, Jakarta — Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Satgas Anti-Perdagangan Orang NTT, Tim Gabungan Pencegahan Perdagangan Orang NTT dan Migrant Care bisa bersinergi dalam upaya meningkatkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Hal itu terkait dengan tingginya angka tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur yang tewas di luar negeri selama lima tahun terakhir ini. 

“Agar ada peningkatan pengawasan dan proteksi bagi buruh migran Indonesia di mancanegara, terutama TKI yang bermasalah di luar negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (4/8/2018).

Diketahui, data Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) menunjukkan selama lima tahun terakhir ada 273 TKI asal NTT yang tewas di mancanegara.

Bahkan, selama Januari-Juli 2018 saja terdapat 71 TKI asal NTT yang meninggal di luar negeri. Penyebab kematiannya beragam, antara lain kecelakaan kerja, perahu tenggelam, penganiayaan oleh majikan, kecelakaan lalu lintas, sakit dan bunuh diri.

Bamsoet, sapaan akrabnya, juga mendorong Kemnaker dan BNP2TKI mewajibkan setiap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk bekerja sama dengan BLK guna memberikan pelatihan bahasa dan keterampilan kepada para calon TKI. Dengan demikian, TKI yang dikirim ke luar negeri memang tenaga terampil.

“Agar TKI yang diberangkatkan memiliki kemampuan dan kualitas serta sudah siap bekerja,” katanya.

Politisi Golkar itu juga berharap, ada upaya pencegahan perdagangan orang di sektor hulu. Antara lain dengan memberikan pelatihan kepada warga sehingga punya keterampilan dan tidak mudah terbujuk untuk bekerja menjadi TKI di luar negeri.

Ia pun menilai, Kemnaker harus meningkatkan program studi keterampilan dan memperbanyak memperbanyak fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK). Bamsoet mengimbau masyarakat NTT yang berusia produktif untuk mengikuti pelatihan kerja yang tersedia di BLK. 

“Pelatihan kerja itu guna mempersiapkan masyarakat NTT yang berusia kerja dapat memiliki keterampilan dalam terjun ke masyarakat,” jelasnya.