Divestasi Freeport Bakal Jadi Masalah Dikemudian Hari, Kenapa?

RILISID, Jakarta — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprediksi, pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen akan menuai masalah dikemudian hari. Pasalnya, divestasi saham perusahaan tambang yang selama ini dilakukan tidak transparan. 

"Pengalaman divestasi itu sudah banyak. Dulu sudah pernah ada privatisasi saham batu bara, kemudian ada privatisasi saham tambang emas terbesar nomor dua di Indonesia. Sekarang ada privatisasi Freeport. Akhirnya itu yang lalu-lalu punya masalah," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Fahri menyebut, tidak transparannya pengalihan saham itu ditandai dengan adanya deal dari pemerintah menggunakan pihak ketiga dan keempat. Faktanya, bukan divestasi sebetulnya, hanya pengalihan saham di antara perusahaan dan pembagian-pembagian yang menyebabkan tidak utuh yang sebesar 51 persen dimaksud. Belum lagi, terlibat saham yang dijaminkan ke tempat lain. 

Karenanya, Fahri menyarankan kepada pemerintah, agar sebelum pengumuman itu disiarkan lebih baik dijelaskan dulu secara transparan siapa pihak yang membeli berikut sumber dananya.

"Yang beli siapa? Rp53 triliun itu uangnya darimana dan kantong siapa? Karena yang jelas itu tidak drari APBN. Uang itu kalau dari Inalum kan lebih dari 60 persen, asset Inalum sendiri habis konsorsium tambang yang baru 2013 diambil alih Pak SBY," bebernya.

"Jadi jangan bikin pengumuman pencitraan begitu. Tapi bikin pengumuman struktur sahamnya itu sekarang punya siapa. Siapa saja yang punya hak di situ, kemudian saham itu diagunkan ke siapa dan seterusnya," sambung Fahri.

Adapun dana untuk mengambilalih saham Freeport dari pinjaman bank, lanjut Fahri, pemerintah juga harus menjelaskan skemanya. Jangan, kata dia, seperti kasus yang sudah-sudah dan ujungnya menipu rakyat.

"Kalau dalam kasus NTB yang sekarang diperiksa KPK itu, minjamnya kepada pihak yang mengambil alih lewat belakang. Jadi pemerintah nih cuma dipakai namanya lalu perusahaan-perusahaan ini minjemin uang ke pemerintah. Pemerintah mengumumkan ke rakyat seolah-olah yang ambil pemerintah, padahal yang ambil swasta juga. Ini nanti jadi bohong gitu," paparnya.

Fahri pun meminta pemerintah lebih baik jujur terkait skema divestasi saham Freeport. Daripada, saham perusahaan tambang milik Amerika Serikat itu memunculkan masalah dikemudian hari. 

Pemerintah, menurutnya, jangan menghadirkan pencitraan yang tidak perlu. Padahal, negara tengah terhimpit kondisi ekonominya.