Sekuritisasi selama Pandemi

Upaya tersebut merupakan salah satu isu keamanan di masyarakat-atau sebagaimana dalam konsep sekuritisasi (securitization) dalam buku Security yang ditulis oleh Jaap De Wilde. Sekuritisasi dapat melibatkan sintesis antarsektor dari sisi militer, lingkungan (pandemi), ekonomi, sosial, dan politik.

Dari kelima sektor tersebut, kita kembali pada keterkaitan antara masyarakat post-industrial dan implikasinya terhadap institusi suatu Negara dalam bentuk ”Sosial”. Yakni institusi yang dihasilkan atas keunggulan teknologi dalam bentuk post-industrial lebih daripada produksi industri menjadi hal paling menentukan (penting).

Menurut Donald L. Horowit dalam tulisannya Patterns of Ethnic Separatism, pemicu munculnya gerakan separatis tidak lepas dari persoalan ekonomi (kesenjangan) dan politik (legitimasi).

Sedangkan Covid-19, secara spesifik, merupakan ketidaktahuan kita di tengah ketidakpastian. Di mana krisis akan sangat sulit sekali untuk dikalkulasi yang sehubungan dengan pernyataan Hugh Courtney dalam tulisannya berjudul Strategy Under Uncertainity.

Sebagai contoh, kini Pemerintah Indonesia mulai berinvestasi dan mengeluarkan sumber daya dalam mengimplementasikan berbagai strategi sekuritisasi dalam melawan separatisme di Papua. Termasuk di antaranya taktik pengawasan, penahanan, penginterogasian, pengumpulan data pribadi (memungkinkan penggunaan teknologi pengintaian yang terkomputerisasi semacam spyware), dan penuntutan tersangka kelompok separatis sebagai tahanan politik.

Dari sektor politik juga, pemerintah mulai memperluas sasaran yang berpotensi mengancam keamanan nasional semisal adanya upaya untuk memperkuat pengelolaan keamanan siber.

Pada tingkat ini, upaya-upaya deteksi dini dengan penguasaan informasi sangatlah penting bagi pemerintah dalam rangka mengidentifikasi dan melacak orang-orang yang dianggap berpotensi mengancam keamanan nasional.

Secara teori, sebenarnya ada beberapa kondisi yang memungkinkan Pemerintah mampu menjaga stabilitas nasional dari sektor politik/keamanan siber dalam sekuritisasi.

Sebagaimana tulisan Alper Kayaalp dalam Cyber Defense In Depth, terdapat klasifikasi khusus soal pentingnya pengelolaan informasi antar pemangku kepentingan terkait (BSSN) dalam pengelolaan dunia siber. Sebab, sangat penting untuk mendapatkan koordinasi penuh dalam strategi dan kebijakan nasional terkait dengan keamanan siber selama pandemi.

Meskipun, upaya-upaya tersebut melahirkan kontroversi. Salah satunya yang paling banyak didiskusikan di ruang publik adalah pelanggaran privasi individu (Mass Surveillance).