Sekuritisasi selama Pandemi

Krisis Memicu Diskriminasi
Maraknya aksi separatis dan terorisme memunculkan operasi-operasi kontra-teror yang menargetkan komunitas terkait. Misal, Papua.

Implikasi negatif menyebabkan orang papua tidak bersalah terdampak dan terekspos pada perilaku diskriminatif. Mereka menjadi sasaran diskriminasi dan bias yang terjadi hari ini.

Munculnya pandemi Covid-19 dapat memperluas cakupan aksi diskriminasi ini. Pada kenyataannya, Covid-19 menjadi pemicu banyak kasus diskriminasi terhadap seseorang yang terlihat sakit, batuk, atau bersin di tempat umum, persoalan tersebut cukup untuk membuat seseorang mengalami pemeriksaan. Lantaran virus ini dapat menginfeksi siapa pun, tanpa memandang ras membuat subjek yang ditarget tidak bisa hanya menitikberatkan pada satu komunitas saja.

Hari ini, orang sakit dianggap sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Orang-orang juga telah meningkatkan kewaspadaan mereka ketika bertemu dengan orang yang sakit.

Seperti halnya bagaimana orang-orang Papua yang mendapat perlakuan diskriminatif karena aksi-aksi separatis yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (KKB OPM).

Ujungnya, orang yang sakit juga tak pelak mendapat perlakuan diskriminasi dan pelanggaran privasi yang sama. Mulai dari menerima tatapan takut dari sekitar, menjalani pemeriksaan suhu atau kondisi kesehatan, hingga dikarantina dan terbatas hak privatnya demi keamanan nasional.

Pentingnya Sekuritisasi
Sebagaimana kita melihat, hampir 5 tahun berselang, fokus sistem keamanan nasional kita terfokus pada upaya menghadapi ancaman KKB di Papua.

Dari persoalan berikut, institusi kita, Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan war on separatism telah menunjukkan petanda adanya kompleksitas objektivasi institusional.

Di mana faktor idionsinkratis pembuat kebijakan dan adanya usaha memonopoli pengetahuan berperan besar dalam usaha menjaga stabilitas nasional. Sampai saat ini mencapai proporsi yang tak terbayangkan (unimaginable proportions), yang kontrolnya merupakan salah satu isu politis yang krusial di masa kita sekarang.

Di tengah krisis, Pemerintah Indonesia mau tidak mau harus memonopoli penguasaan informasi dan pengetahuan, atau monopoli pengetahuan (monopollies of knowledge). Dengan membuat informasi menjadi lebih eksklusif, pemerintah mampu menjaga kekuatan politik yang dimilikinya di tengah pandemi.