Perekonomian Lampung on Track

RILISID, Bandarlampung — DALAM dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) tahun 2023 yang disampaikan Menteri Keuangan dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (20/05/2022), dibicarakan secara detail arah belanja negara (APBN) untuk tahun 2023.

Adapun target yang diharapkan berupa pencapaian output dan outcome yang berkualitas sekaligus memberi nilai manfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja negara tahun 2023 diharapkan mampu memainkan peran lebih atraktif dan strategis guna mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dan mendukung transformasi ekonomi.

Oleh karena itu, berbagai strategi kebijakan peningkatan kualitas belanja (spending better) akan terus didorong.Tujuannya tidak lain agar belanja negara semakin tepat sasaran dan efisien, dengan tetap menjaga stabilitas fundamental perekonomian nasional.

Untuk diketahui dalam APBN 2022, alokasi anggaran belanja negara mencapai Rp2.714,16 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.944,54 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769,61 triliun.

Secara umum, arah kebijakan belanja negara tahun 2022 masih untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan daya saing, serta penguatan implementasi reformasi birokrasi.

Sampai dengan triwulan I-2022, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp490,65 triliun atau sekitar 18,1 persen dari pagu APBN 2022, terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp314,18 triliun atau 16,16 persen dan realisasi TKDD sebesar Rp176,46 triliun atau mencapai 22,93 persen.

Sedangkan realisasi APBN di Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lampung masih di bawah realisasi nasional yakni belanja pemerintah pusat sebesar 13,71 persen dari pagu anggaran Rp8,46 triliun. Sementara, TKDD mencapai 22,21 persen dari pagu Rp21,07 triliun.

Penyerapan anggaran tersebut terus didorong oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan, khususnya melalui para ”teller” negara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, baik di Lampung maupun seluruh daerah di Indonesia. Harapannya, dengan semakin baik penyerapan anggaran, akan menjadi stimulus bagi pergerakan perekonomian lokal.

Untuk tahun 2023, berbagai strategi kebijakan tetap diarahkan untuk meningkatkan kualitas spending better.