Lampung, Desa Wisata, dan Inklusi Keuangan

Desa wisata perlu untuk didorong agar go digital mengingat perkembangan zaman yang merubah masyarakat menjadi cashless society dan masifnya penjualan melalui platform e-commerce.

Selain itu, digitalisasi pada desa wisata juga sejalan dengan roadmap TPAKD di tahun 2022, di mana akselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan digital diperlukan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi ekonomi.

Model inklusi keuangan pada desa wisata berbasis digital di Provinsi Lampung akan menggunakan  empat indikator meliputi:

1. Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan
Terdapat lima sub-indikator yang perlu dilakukan dalam optimalisasi produk/layanan keuangan.

Pertama, perlu adanya sosialisasi kepada pelaku UMKM di desa wisata Provinsi Lampung terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan fasilitas kredit mudah yang disediakan pemerintah untuk memudahkan akses permodalan pelaku UMKM. Sosialisasi dapat dilakukan secara periodik seperti sekali dalam satu bulan bersama Dinas Koperasi dan UKM setempat.

Kedua, optimalisasi agen laku pandai di area desa wisata diperlukan untuk menjangkau daerah yang tergolong 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Agen ini berfungsi sebagai mitra perpanjangan tangan Bank dalam melayanani transaksi keuangan tanpa kantor.

Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi mengenai pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program ini merupakan bentuk dana bergulir pemerintah untuk memberikan akses kepada usaha mikro. Program ini dilaksanakan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku koordinator dana, yang melaksanakan penghimpunan dana dan penyaluran dana melalui kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Keempat, perlu sosialisasi mengenai produk berkelompok, yakni Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) oleh PT PNM yang diperlukan agar mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM perempuan.

Mekaar merupakan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai dan mengembangkan usaha.

Kelima, masyarakat juga dapat mengakses website https://pakemlampung.id/ untuk mengetahui produk keuangan yang legal dan bermanfaat bagi pelaku UMKM di desa wisata