Lampung, Desa Wisata, dan Inklusi Keuangan

2. Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan
Terdapat dua sub-indikator yang perlu dilakukan dalam optimalisasi produk/layanan keuangan.

Pertama, memperkuat koordinasi dengan Diskominfo setempat untuk mendukung kualitas sinyal agar lebih baik. Seperti pengadaan tower dan pemasangan wifi gratis di area desa wisata.

Kedua, melakukan kerjasama dengan BI untuk menyediakan infrastruktur QRIS kepada pelaku UMKM di area desa wisata untuk memudahkan transaksi ekonomi pengunjung yang memilih cashless.

3. Peningkatan Literasi Keuangan
Perlu adanya bentuk edukasi keuangan kepada masyarakat area desa wisata lewat festival setempat. Misalnya pada desa wisata Pulau Pahawang yang memiliki Pahawang Culture Festival, agenda tahunan masyarakat setempat.

Pada acara tersebut, produk ekonomi kreatif masyarakat setempat ditampilkan dihadapan para pejabat dan pengunjung. OJK dapat ambil peran pada festival tersebut seperti menyediakan stand keuangan dan memberikan edukasi terkait akses permodalan kepada UMKM setempat.

4. Asistensi dan Pendampingan
Melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata setempat dan pelaku e-commerce untuk memberikan pelatihan dan pendampingan terkait pengelolaan keuangan UMKM, akses pemasaran produk melalui platform e-commerce, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan adanya model inklusi keuangan pada desa wisata berbasis digital di Provinsi Lampung, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah setempat dan mempercepat akses keuangan daerah tersebut.

Harapannya, masyarakat di area desa wisata dapat memiliki produk keuangan dan mengelolanya dengan bijak demi masa depan yang sejahtera. Di mana hal ini dapat berimplikasi pada peningkatan kategori desa wisata yang ada di Provinsi Lampung dari desa wisata ‘maju’ menuju kategori ‘mandiri’. (*)