Komunikasi dalam Pandemi

Komunikasi yang baik menjadi alat agar masyarakat mengadopsi perilaku yang diperlukan setidaknya untuk memperkecil risiko konflik yang lebih besar.

Sebab, masyarakat (publik) juga harus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan dan masalah yang dihadapi. Bergulat dengan ketidakpastian informasi dengan cara melawan segala bentuk irasionalitas.

Oleh karenanya, belum terlambat bagi pemerintah untuk memperbaiki delegitimasi komunikasi yang terjadi. Dengan demikian muncul suatu ide tentang perspektif yang tidak terlalu jauh, setidaknya dalam hal ini, dari ide tentang permainan bahasa.

Apa yang kita amati dari permainan bahasa adalah suatu proses delegitimasi yang harus dikobarkan (fueled) oleh adanya tuntutan akan keabsahan dari informasi itu sendiri.

Maka memasuki fase awal krisis, pemerintah perlu menyediakan informasi melalui satu pintu. Tentu ini memudahkan sirkulasi dan mencegah kesimpangsiuran berita.

Pemerintah perlu menyusun pesan menyeluruh sehingga publik mengerti mengenai krisis yang terjadi, konsekuensi, dan antisipasi aksi secara praksis berdasarkan data terbaru. Ini dimaksudkan agar publik siaga terhadap langkah selanjutnya.

Setelah melewati fase awal krisis, situasi mulai terakumulasi sejak informasi yang dikonsumsi publik mengalami perkembangbiakkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Perkembangbiakkan informasi merupakan suatu efek dari kemajuan teknologi. Situasi ini mempresentasikan, agaknya, suatu erosi/pengikisan internal prinsip krisis legitimasi.

Ada erosi yang sedang terjadi di dalam permainan spekulatif yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan dengan terperangkapnya tenunan jaring-jaring narasi-narasi palsu terkait Covid-19. Di mana setiap prasangka tidak lagi mendapatkan tempatnya, pada akhirnya hal ini membuat pemerintah bisa dipercaya lagi oleh masyarakat.

Karena itu, pemerintah setelahnya perlu menyalurkan informasi mutakhir secara berkala agar masyarakat yakin krisis bisa dilewati.