Komunikasi dalam Pandemi

RILISID, — Pemerintah sepertinya harus menghaturkan permohonan maaf secara afirmatif. Sebab, kita, masyarakat, semestinya memiliki pemahaman mendasar sejak kasus Corona Virus Disease (Covid)-19 pertama diumumkan di Indonesia.

Tercatat sampai bulan April --dalam sebuah model strategi komunikasi, pada fase krisis, pemerintah belum seutuhnya menyalurkan informasi mutakhir secara berkala. Tetapi ironisnya pemerintah telah membuat ketidakpastian informasi ditambah ketidaksanggupan untuk mengoreksi rumor dan misinformasi di ruang-ruang publik.

Corong pemerintah dan oposisi kini tergambar melalui isu partisan media massa. Siaran berita menjadi bias-berimbas pada kebingungan-kebingungan publik. Ini semakin diperburuk oleh masifnya narasi-narasi yang berkembang di media sosial.

Ketidakpercayaan publik masih tinggi, begitu pula prasangka dan ketakutan. Ujungnya, opsi dari berbagai skenario yang ditawarkan pemerintah hanya memperkeruh suasana.

Opsi Darurat Sipil --istilah yang kita ingat dari pelajaran sejarah lekat dengan pergolakan politik dan kediktatoran pada 1950-an, menuai polemik. Dan, sebagian besar opsi atau imbauan pemerintah menimbulkan krisis komunikasi.

Jurgen Habermas dalam bukunya yang berjudul Rasio Komunikatif, berpendapat krisis komunikasi akan memicu narasi-narasi kecil. Kebohongan dikatakan. Metanarasi terabaikan, Yang disembunyikan oleh otoritas adalah kebingungan. Lalu, yang kedua-memicu lahirnya konflik yang lebih besar.

Mengantisipasi Konflik
Barbara Reynold dan Matthew W Seeger dalam Journal of Health Communication edisi ke-10 tahun 2005, menjelaskan suatu model komunikasi yang dikenal sebagai model Crisis and Emergency Risk Communication (CERC).

Model ini menguraikan penggabungan banyak informasi tentang komunikasi krisis dan risikonya terhadap suatu bencana. Maka di sini, ada jenis-jenis kegiatan komunikasi spesifik yang harus dilakukan pemerintah.

Pada berbagai tahap segala kemungkinan tak terbatas (konflik), terdapat beberapa tahapan komunikasi berkelanjutan. Di antaranya sebelum krisis (pre-crisis), awal krisis (initial event), selama krisis (maintenance), resolusi (resolution), dan evaluasi (evaluation).

Meskipun krisis secara definisi adalah situasi yang penuh ketidakpastian, samar-samar, dan kegaduhan, model CERC sebagai alat musti diaplikasikan oleh pemerintah untuk membantu mengelola permasalahan yang kompleks.

Secara filosofis dari model ini, publik berhak menerima informasi akurat terkait krisis yang terjadi. Informasi harus secara lengkap memaparkan kondisi krisis dan risiko yang ada agar dapat membantu publik membuat keputusan rasional.