Konflik Masyarakat Adat dan PT SIP di Mesuji, Tim Mediasi Pastikan Bersikap Objektif

Menurut Taufiq apa yang dilakukan oleh Forkopimda hanya berusaha untuk bersikap objektif dan menegakkan aturan, karena dari fakta yang ada saat ini adalah HGU PT SIP itu legal atau sah.

Sehingga sebagai unsur pemerintahan wajib melindungi perusahaan dalam hal berinvestasi di Mesuji karena memang tidak ada yang dilanggar.

Ia pun beranggapan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria ini tujuannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Bagaimana pun dengan hadirnya PT SIP di Mesuji banyak tenaga kerja yang terserap, tetapi adanya kejadian ini tentu saja akan terganggu aktivitas ekonomi perusahaan yang berdampak juga bagi pekerja.

Dengan adanya kejadian ini juga menimbulkan preseden buruk bagi dunia usaha di Kabupaten Mesuji.

Maka dari itu, Bupati Mesuji bersama Forkopimda ingin persoalan konflik agraria di Kabupaten Mesuji bisa diselesaikan secara tuntas sesuai dengan koridor hukum dan tidak merugikan pihak mana pun.

"Artinya pemerintah Kabupaten Mesuji bersama unsur Forkopimda akan sangat objektif dalam mengambil langkah kedepannya," pungkas Taufiq Widodo.

Sementara itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Arif Arianto mengatakan, jika perusahaan PT SIP di Mesuji sudah memenuhi kewajibannya dalam hal perizinannya.

"Sejak tahun 1997 PT SIP beroperasi tentunya sudah memberikan manfaat bagi daerah, mulai dari terserapnya ribuan tenaga kerja hingga program pengelolaan lahan plasma yang tentu saja memiliki manfaat bagi masyarakat. Sebab, perusahaan yang ada di Mesuji seperti PT. SIP juga sudah melaksanakan kewajiban untuk menaati aturan yang ada," paparnya.

Arif pun menilai penyelesaian masalah konflik agraria di lahan HGU PT SIP adalah dengan penegakan hukum. Seperti berkewajiban melengkapi dokumen izin dan kelengkapan lainnya sehingga PT SIP dalam menjalankan usahanya di Mesuji bisa dinyatakan legal.