Presiden Buka Munas HIPMI XVIII di Lampung, Pemprov Perkuat Sinergi Dunia Usaha dan Pemerintah

Rimadani Eka Mareta

Bandarlampung

10 Juni 2026 19:36 WIB

Bisnis | Rilis ID

Foto Diskominfo Lampung

RILISID, Bandarlampung — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII. Acara yang mempertemukan ribuan delegasi pengusaha muda dari seluruh penjuru tanah air tersebut diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Munas XVIII ini juga bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 HIPMI yang jatuh pada tanggal 10 Juni 2026. Turut hadir mendampingi Kepala Negara dalam pembukaan tersebut jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan esensi penting nasionalisme dalam menggerakkan roda perekonomian kebangsaan. Presiden menggarisbawahi bahwa kemajuan ekonomi sebuah negara modern tidak akan pernah tercipta secara mandiri tanpa adanya stimulasi komitmen kebangsaan yang kuat dari para pelaku usahanya.

"Lahirnya HIPMI napasnya adalah nasionalisme. Sebenarnya tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme, sebenarnya tidak ada," tegas Presiden Prabowo di hadapan para kader HIPMI seluruh Indonesia.

Presiden juga mengajak seluruh pengusaha muda untuk melakukan refleksi mendalam mengenai implementasi sistem ekonomi Pancasila, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah, menurut Presiden, saat ini tengah menaruh perhatian serius terhadap penguatan struktur ekonomi di tingkat bawah serta mengoreksi kejanggalan-kejanggalan dalam akses pembiayaan yang selama ini dirasa memberatkan para pelaku usaha super mikro dan UMKM di daerah.