Pemerintah Siapkan Rp50 Triliun untuk Petani, Begini Penjelasan Jokowi
Elvi R
Jakarta
RILISID, Jakarta
— Presiden Joko Widodo menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan secara khusus anggaran sebesar Rp50 triliun melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani. Sehingga, kata Jokowi petani mampu mengembangkan sektor pertanian berteknologi.
“Pembiayaan KUR kita siapkan khusus hanya pertanian itu Rp50 triliun. Itu manfaatkan. Buat sebuah proposal bisnis yang baik. Kebutuhan berapa miliar, berapa triliun,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Pembukaan The 2nd Asian Agriculture & Food Forum di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Ia mengatakan, dengan dana yang dianggarkan khusus melalui skema KUR, petani diharapkan bisa mewujudkan pertanian yang modern dengan manajemen dan kalkulasi yang baik.
Di sisi lain, kata dia, sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada perbankan.
“Bahwa pertanian memang bisa menghidupi kita dan pertanian juga bisa jadi tumpuan bagi ekonomi negara kita,” ungkapnya.
Presiden juga meminta para petani memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pertanian dalam negeri.
Di samping itu memanfaatkan pembiayaan tersebut sebaik mungkin.
"Sudah saatnya sektor pertanian dapat memanfaatkan teknologi guna memajukan pertanian seperti penggunaan aplikasi pembibitan," katanya.
Ia pun mengajak para petani khususnya anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia untuk membuat klaster di bidang pertanian agar terbentuk manajemen yang baik.
“Klaster mana yang urusan buah tropis, klaster mana urusan rempah-rempah, klaster mana yang urusan herbal sehingga betul-betul pertanian kita ini bisa menghidupi,” ujar Jokowi.
Ia juga menekankan pentingnya teknologi pertanian dengan misalnya penggunaan aplikasi yang kini mulai bermunculan.
“Bagaimana cek tanaman pupuknya cukup atau tidak. Jangan biarkan lahan kosong tidak produktif, terutama di luar Jawa, itu masih nganggur dan tidak dimanfaatkan,” katanya.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
