Keputusan Impor Garam Dinilai Jadi Bahan Komoditi Politik
Ainul Ghurri
RILISID, — RILIS.ID, Jakarta— Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo, tak heran dengan keputusan impor garam 3,7 juta ton oleh pemerintah awal tahun ini. Menurutnya, keputusan impor garam pasti dilakukan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).
"Orang mau Pilkada dan Pemilu suka begitu, memang dari dulu begitu kan. Nah, disitulah uang Pilkada (digunakan). Sekarang mau diapain lagi?," ungkapnya saat dihubungi rilis.id Jakarta, Sabtu (20/1/2018).
Ia beranggapan, dalam sepuluh tahun terakhir pemerintah tidak menunjukkan keseriusannya menghentikan impor garam. Salah satunya, memberantas mafia impor di dalam lembaga negara, yang terindikasi terlibat permainan dengan perusahaan impor garam.
"Kalau garam, memang tidak diurus dari dulu. Permainan renten semuanya ada, wong ini bahan komoditi politik, dan garam selalu akan ramai ketika mau Pilkada dan Pemilu," ujarnya.
Selain itu, ia menjelaskan, kebutuhan produksi garam nasional memang berkurang. Meskipun Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, nyatanya sampai saat ini, Indonesia belum memiliki tambang garam untuk kebutuhan cadangan stok garam. Lain halnya, seperti Australia yang memiliki tambang garam dan dapat diambil ketika musim paceklik.
"Kita pasti kalah murah dengan Australia, di sana sudah bikin tambang bukan bikin dari air laut, disini siapa yang mau bikin?, Kalau kita kan mesti nyerap dulu dari laut, mau sampai kapan dan berapa banyak kebutuhannya, kalau dijual pasti lebih mahal," jelasnya.
Ia pun menuturkan, musim hujan memang berpengaruh terhadap produksi garam. Sehingga Petani Garam sedikit kesulitan untuk menyerap garam dari air laut. Lanjutnya, kata dia, Indonesia sebetulnya masih mampu memenuhi kebutuhan produksi garam, namun dibuat tidak mampu oleh pemburu renten.
"Cuaca begini garam tidak berproduksi, kalau hujan ya pasti kurang. Kalau garam, lebih baik impor tapi murah kan? daripada garam bikin sendiri. Padahal mampu tapi dibuat tidak mampu," tutupnya.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
