UIN RIL Siapkan Kemandirian BLU Lewat Layanan Haji dan Umroh Serta Penguatan Ekonomi Umat

“Jadi setidaknya tidak hanya bicara haji dan umroh, tapi filantropi umat, mengoptimalisasi zakat, wakaf produktif atau bahkan pengelolaan sampah,” katanya.

Ia menilai, pengelolaan tersebut harus didukung dengan sistem yang transparan dan akuntabel, termasuk penguatan database dan konsolidasi data umat.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana NU ini juga menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi, termasuk dalam bidang manasik haji dan umroh.

“Sertifikasi Manasik Haji dan Umroh, yang dibolehkan untuk melakukan sertifikasi manasik haji itu UIN yang ada MoU-nya dengan Kemenag, tapi sekarang dengan Kemenhaj dan Umroh,” ujarnya.

Ia menegaskan, kompetensi harus diakui secara resmi melalui sertifikasi dari BNSP. “Meskipun punya keahlian tapi kalau belum punya sertifikat dari BNSP, itu negara tidak mengakui,” katanya.

Dalam diskusi, juga dibahas peluang kerja sama dengan LSP untuk peningkatan kompetensi mahasiswa, termasuk melalui pelatihan dan asesmen oleh asesor berlisensi.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., menambahkan arahan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag.

Rektor menilai arah pengembangan tersebut sejalan dengan kebutuhan kampus, terutama dalam menjawab tantangan ketersediaan tenaga profesional.

“PTKIN harus bergegas kekosongan ketersediaan tenaga profesional terkait dengan berdirinya Kemenhaj dan Umroh,” ujarnya.

Ia menyoroti potensi besar pengelolaan dana umat yang membutuhkan SDM profesional.