UIN RIL Harmonisasikan Rancangan Statuta Terbaru dengan Sejumlah Kementerian

Wakil Rektor II UIN RIL, Prof. Dr. Safari, M.Ag., mewakili Rektor menyampaikan, proses perubahan statuta telah dimulai sejak pembentukan tim, dilanjutkan rapat pimpinan, sarasehan bersama Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) Kemenag, hingga pembahasan di rapat senat.

Ia menjelaskan, transformasi kelembagaan dari institut menjadi universitas membawa konsekuensi perubahan pada aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan kebutuhan lainnya yang harus tertuang dalam statuta. Perubahan tersebut juga selaras dengan organisasi dan tata kerja (ortaker) yang telah ditetapkan.

“UIN RIL sudah bertambah dua fakultas, yakni Fakultas Psikologi Islam dan Fakultas Sains dan Teknologi. Saat ini kami juga sedang menunggu pendirian Fakultas Kedokteran. Semua perkembangan ini membutuhkan penyesuaian dalam statuta,” katanya.

Menurutnya, statuta yang berlaku sejak 2017 sudah perlu diperbarui. Perubahan pada 2025/2026 ini diharapkan menjadi dasar pembaruan aspek lain.

“Harapannya, statuta baru ini segera bisa kita gunakan. Terima kasih kepada Kemenkum dan semua pihak yang hadir. Sudah ada enam langkah perubahan statuta yang kita lalui, dan ini mungkin menjadi langkah terakhir sebelum diundangkan. Semoga amal baik kita di bulan suci ini mendapat berkah dari Allah SWT,” ujarnya.

Usai harmonisasi tersebut, Arif Susandi, S.H.I., M.H. dari Ditjen PP menambahkan, masih ada pekerjaan merapikan draft agar proses percepatan pengundangan dapat segera dilakukan.

Sebelumnya, UIN Raden Intan Lampung melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) juga telah menggelar pleno pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Statuta UIN RIL di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Pleno tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan statuta sekaligus penyelarasan regulasi pengembangan kelembagaan yang telah dilakukan kampus.

Pleno tersebut melibatkan pihak Kemenag yang dihadiri unsur Ditjen Pendis dan Biro HKLN. 

Ketua LPM Bambang Irfani,Ph.D. menyampaikan bahwa pleno tersebut menjadi langkah lanjutan setelah pengajuan perubahan status UIN RIL, sekaligus memastikan penyelarasan regulasi kelembagaan berjalan sesuai tahapan.