Lampung Sumbang 270 Pembangunan Rendah Karbon, tapi Kontribusi Kabupaten/Kota Masih Nol

RILISID, Bandarlampung — Perubahan iklim menyebabkan peningkatan cuaca ekstrem yang menambah frekuensi dan intensitas bencana. Terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan abrasi. 

Peningkatan suhu dan perubahan pola hujan juga mempengaruhi periode musim, yaitu musim kemarau yang lebih panjang dan musim penghujan yang lebih pendek, maupun sebaliknya.

Kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air adalah dampak lain dari perubahan suhu dan pola hujan.

Hal ini mempengaruhi pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian, rumah tangga, dan aktivitas perekonomian lainnya.

Pada sektor pertanian, ketersediaan air juga berpengaruh pada produksi tanaman, selain pengaruh dari perubahan iklim terhadap pertumbuhan tanaman.

Di beberapa wilayah sentra komoditas pertanian, menurunkan produktivitas beberapa jenis tanaman. Bahkan dapat mengubah jenis tanaman yang sesuai untuk usaha pertanian di wilayah tersebut, serta pola tanamnya.

Dalam rangka memenuhi komitmen Persetujuan Paris, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merumuskan enam strategi transformasi ekonomi Indonesia yang dikenal sebagai “game-changers”.

Ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dimaksud, didukung oleh kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI).

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan dan telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menurut data dalam situs PPRK (Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon) Bappenas, Provinsi Lampung telah melakukan 270 aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau telah berkontribusi sebanyak 3.151 juta ton COeq dari total potensi penurunan emisi kumulatif.