Lampung Sumbang 270 Pembangunan Rendah Karbon, tapi Kontribusi Kabupaten/Kota Masih Nol

Namun, kontribusi berbagai kabupaten/kota di Lampung pada situs Bappenas tersebut masih 0. Hal ini diperkirakan karena belum meratanya pengetahuan daerah terkait PRKBI.

Sebab itu, Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) dan Pattiro berkolaborasi dengan Bappeda Provinsi Lampung melalui Program VICRA (Voice of Inclusiveness Climate Resilience Actions) mengadakan diskusi publik Kebijakan Rencana PRKBI Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan Menuju Lampung 2045 di Swiss-Belhotel, Selasa (24/10/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut menghadirkan narasumber dari Bappenas untuk memberikan arahan langsung bagaimana kabupaten/kota dapat berkontribusi dalam kebijakan PRKBI.

Selain itu, hadir pula Climate Specialist Program VICRA, Dr. Moh Taqi yang berbagi pengalaman pelaksanaan PRKBI di Provinsi NTB serta memberikan perspektif kerja sama multi pihak dalam pembangunan berketahanan iklim di Provinsi Lampung.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, perwakilan Bappeda Lampung Timur (Lamtim) dan Bappeda Pesawaran sebagai lokus program VICRA sejak 2021 silam.

Kepala Bappeda Lampung, Mulyadi Irsan, dalam sambutannya mengatakan komoditas pertanian provinsi ini termasuk dalam lima besar sehingga menjadi lumbung pangan nasional.

Komoditas tersebut terdiri dari padi, ubi kayu, nanas, jagung, kopi robusta, lada, tebu, kakao, pisang, dan sebagainya.

“Namun, perubahan iklim juga menjadi ancaman bagi ketahanan pangan, air dan energi di Provinsi Lampung dan berpotensi mengakibatkan kerugian yang besar,” paparnya dalam sambutan yang diwakili Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ahmad Lianurzen.

Selain menimbulkan kerugian pada sektor pertanian, perubahan iklim juga berdampak pada sektor lain seperti kesehatan, air, serta pesisir dan laut.

Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya kerusakan lingkungan tetapi juka pada aspek ekonomi, fisik, dan keberlangsungan kelompok rentan yang kehidupannya sangat bergantung pada alam.