Tiga Partai Kawal Pansus Money Politics, Golkar Serahkan ke KPU dan Bawaslu

RILISID, Bandarlampung — Sekretaris DPD PDIP Lampung Mingrum Gumay memerintahkan fraksi dan struktural partai hingga tingkat cabang untuk terus melakukan gerakan melawan money politics yang bersifat masif selama proses Pilgub 27 Juni.

Menurut Mingrum, money politics sudah menjadi endemi dan kejahatan politik. Tidak hanya menggerogoti proses demokrasi di Lampung, tapi juga menimbulkan korban.

“Korbannya yakni masyarakat yang menjadi pragmatis. Perlu dibenahi. Ini juga masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sudah membodohi rakyat dengan uang,” katanya kepada wartawan di ruang Fraksi PDIP DPRD Lampung, Senin (2/7/2018).

Oleh karena itu, PDIP akan mengawal jalannya Pansus Money Politics Pilgub Lampung yang sudah dibentuk pada Senin (2/7/2018) sore.

“Pansus ini akan menelusuri penyandang dana, baik dari koprorasi yang ada di belakangnya. Termasuk mengungkapnya ke publiknya,” lanjut Mingrum.

Karena peristiwa ini, masih kata dia, sudah pernah terjadi pada tahun 2014 lalu dan di beberapa kabupaten. Sehingga hal-hal seperti ini tidak lagi melibatkan korporasi yang pergerakannya mirip kartel.

“Karena kita tidak menghendaki pemimpin di Provinsi Lampung ini tersandera, sehingga dia tidak bisa berpijak sebagaimana mestinya, atau berpihak kepada rakyat atau institusi pemerintahannya,” tuturnya.

PDIP juga sudah menyiapkan anggotanya di DPRD untuk mengawal Pansus Money Politics tersebut. Hal ini menindaklanjuti instruksi DPP PDIP.

“Kita PDIP sudah siapkan personilnya, salah satunya saya sendiri dan Pak Watoni (Ketua fraksi) serta Pak Bambang Suryadi (Komisi I). Karena kejahatan politik uang ini harus diungkap, karena ini merupakan kepentingan rakyat dan negara,” ungkapnya.

Sekretaris DPD Gerindra Lampung Pattimura juga optimistis semua unsur dari fraksi memiliki tujuan akhir di Pansus.