Selain Bentuk Pansus, PDIP Bawa Kasus Money Politics ke Ranah Hukum

RILISID, Bandarlampung — Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan ada dua langkah yang diambil partainya terkait money politics di Pilgub Lampung. Yakni langkah hukum dan politik.

Menurut Hasto, pembentukan Pansus Money Politics Pilgub Lampung merupakan langkah politik. Ia pun telah mengintruksikan seluruh kadernya di lembaga legislatif untuk mengawal pansus tersebut.

Pilkada Lampung, masih kata Hasto, sudah digerogoti oleh sebuah perusahaan besar yang ikut campur dalam pesta demokrasi. Hal ini, menurutnya, tidak bagus untuk proses demokrasi.

“Hasil evaluasi, kami menemukan bahwa demokrasi di Lampung telah dibajak oleh kekuatan kapital. Ada kekuatan-kekuatan yang mencoba membunuh demokrasi dengan melakukan money politics secara masif,” tegasnya usai rapat koordinasi daerah DPD PDIP Lampung di Hotel Sheraton, Bandarlampung, Selasa (3/7/2018).

Hasto menegaskan, merebut kekuasaan dalam demokrasi itu bukan menghalal segala cara. “Bahwa demokrasi itu tidak boleh dibajak oleh kekuatan manapun,” ujarnya.

Untuk itu, Hasto mendesak seluruh kadernya di DPRD Lampung agar bekerjasama dengan parpol untuk mengeluarkan hak angket.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung Mingrum Gumay siap melaksanakan instruksi DPP untuk mengawal kasus money politics ke ranah kejahatan pemilu. “Prinsipnya siapapun yang terlibat harus diungkap,” ujarnya. (*)