Satu Suara: Tunda Pilkada!
Wirahadikusumah
BANDARLAMPUNG
”Ayolah, jangan kita melihat dari perspektif politik saja, tetapi kesehatan dan keselamatan warga juga harus dilihat,” ajaknya.
Ia pun mengkhawatirkan, minimnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkada serentak. Lantaran ancaman keamanan dan kesehatan pemilih yang rentan tertular virus corona.
”Jadi, bagaimana mau dapat pilkada demokratis, jika partisipasi masyarakat minim. Untuk itu, sekali lagi saya meminta pemerintah, untuk menunda pilkada serentak 2020,” pungkasnya.
Senada disampaikan Budi Kurniawan. Ia pun meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak. Sebab, tujuan bernegara adalah untuk melindungi warganya. Dan itupun tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
”Saya khawatir, puncak penyebaran Covid-19 terjadi pada Desember nanti. Pasca pencoblosan 9 Desember,” nilainya.
Budi menilai, jika pemerintah menunda gelaran pilkada, maka akan lebih mengantisipasi penyebaran Covid-19. Dan ketika angka penyebarannya melandai, maka pemulihan ekonomi pun bisa berlangsung cepat.
Sebaliknya, jika pilkada tetap dilaksanakan, paling efeknya terhadap ekonomi akan bergerak sedikit.
”Jadi menurut saya, pelaksanaan pilkada 2020 bukanlah hal yang mendesak,” nilainya.
Karenanya, ia menilai wajar nantinya, jika pilkada tetap dilaksanakan, maka timbul spekulasi negatif terhadap Presiden Jokowi dan partai-partai yang mendukung pelaksanaan pilkada tetap digelar.
”Orang tentu akan melihat motif pemerintah mengapa berisikeras melanjutkan pilkada. Bisa saja spekulasinya karena ada anak kandung dan menantu Pak Jokowi yang menjadi peserta pilkada serentak,” ungkapnya.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
