PDIP Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Tidak Nyaleg di 2024

RILISID, Bandarlampung — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal memberikan sanksi terhadap Kepala Daerah (Kada) yang berasal dari PDIP, apabila tidak mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada pemilu 2024 mendatang.

Pasalnya, pada Pemilu 2024 mendatang, PDIP telah menginstruksikan seluruh kader di daerah, untuk fokus dalam pencalonan anggota legsilatif termasuk yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah.

Sekretaris DPD PDIP Lampung Sutono mengatakan, dalam partai dikenal adanya penugasan partai. Jadi keputusan politiknya, sampai saat ini belum ada penugasan untuk menjadi eksekutif. 

Kemenudian di Pemilu 14 Februari 2024 mendatang, kader di level daerah difokuskan ke legislatif, jadi semua penugasan hanya untuk legislatif, baik untuk petahana kepala daerah.

"Nanti setelah itu apakah ada penugasan menjadi eksekutif, maka lihat kedepannya," ungkapnya.

Selain itu, menurut Sutono, tentu akan ada sanksi yang diberikan apabila ada kader yang tidak mengikuti perintah partai, minimal sanksi teguran.

"Kalau ada kepala daerah, tidak mematuhi perintah partai, tentu resikonya ditanggung sendiri, tapi itu kewenangan DPP," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Donald Harris Sihotang menambahkan, setiap petugas partai, apapun tugas dan perintah partai harus siap.

Saat ini seluruh kader mendapatkan tugas untuk mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi Pileg 2024.

"Kemudian, apabila ada tugas partai, dan kita sebagai petugas partai membantah atau tidak patuh pasti akan ada sanksi untuk itu. Tapi sekali lagi itu adalah kewenangan DPP," tandasnya. (*)