Maju di Pilpres, Gerindra Desak Ma'ruf Amin Mundur dari Ketua MUI

RILISID, Jakarta — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin telah resmi mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping petahana, Joko Widodo. Sebagian pihak menilai, Ma'ruf harus menanggalkan posisinya sebagai pimpinan ulama.

Politisi Gerindra Sodik Mudjahid pun mendesak, Ma'ruf Amin mengundurkan diri dari jabatannya itu lantaran dapat dinilai membawa MUI tidak independen. 

Sebab, dalam aturan Pasal 3 AD MUI dengan tegas mengatakan bahwa MUI adalah lembaga independen. Sementara Pasal 6 mengatakan bahwa MUI adalah penghubung umat dengan umara dan penerjemah timbal balik kepentingan ulama dan umara.

“Dengan posisi sebagai Cawapres, dari suatu kelompok koalisi partai yang akan berlomba dalam perlombaan pilpres maka sudah tidak lagi berada pada posisi independen, atau setidaknya sulit untuk bersikap independen dalam memimpin MUI,” ujar Sodik saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/8/2018).

MUI, lanjut Sodik, sangat penting untuk mencarikan solusi-solusi terkait persoalan bangsa. Misalnya, memberikan fatwa MUI terhadap dinamika Pilpres 2019 mendatang.

“Seperti pernah terjadi lahirnya fatwa MUI dalam dinamika Pilgub DKI dulu,” terang dia.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini, pengunduran diri KH. Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI, juga akan membebaskan Rais Aam PBNU itu dari kesulitan dan tekanan psikologis pribadi. Apabila, harus membuat fatwa yang berbeda atau independen dengan kebijakan pemerintah.

“Dengan kata lain, langkah pengunduran diri dari ketua MUI memberikan manfaat bagi MUI, umat, pemerintah, bangsa dan bagi pribadi KH Ma’ruf Amien sendiri,” tandas Sodik.