KPK Tak Berwenang Usut Dugaan Mahar Politik Sandiaga Uno, Tapi...

RILISID, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, pihaknya tak berwenang mengusut dugaan mahar politik Rp500 miliar dari bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun begitu Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK akan berkordinasi lebih lanjut kepada KPU dan Bawaslu.

“Mahar-mahar itu jelas bukan kewenangan KPK. Akan tetapi KPK melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (13/8/2018).

Saut mengatakan, KPK tidak bisa berwenang lebih jauh mengingat posisi Sandiaga yang bukan lagi dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara. Ia mencontohkan apabila misalnya uang tersebut bersumber dari korupsi yang dilakukan selama menjadi penyelenggara negara, barulah KPK dapat mengusutnya.

"Lain hal bila bantuan dana tersebut bersumber dari hasil korupsi sebagaimana terdapat pada kasus pilkada serentak yang belum lama ini," ujarnya.

Saut tak memungkiri fenomena maraknya mahar politik dalam pemilu. Oleh karena itu, kata Saut, hal tersebut juga menjadi perhatian bagi KPK di bidang pencegahan.

Ia pun meminta agar partai politik juga dapat melakukan perbaikan dalam internalnya. Ini seperti hal nya rekomendasi kepada partai politik dari hasil kajian KPK dimana pentingnya sumber dana, iuran anggota, tata kelola dan kaderisasi yang transparan di dalam partai politik.

"Hal itu lebih pada perlunya integritas partai politik dalam membangun peradaban baru politik elektoral di negara ini, dalam kaitan menunrunkan potensi konflik ketika mereka terpilih," tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Wasekjen Demokrat Andi Arief menyebut bahwa Sandiaga Uno memberikan uang Rp500 miliar kepada PAN dan PKS untuk mengusungnya sebagai cawapres Prabowo Subianto. Namun hal itu ditepis oleh Sandiaga sendiri.

"Kita bisa pastikan itu tidak betul yang disampaikan," kata Sandiaga kepada wartawan di Pantai Ancol, Jakarta Utara, Minggu (12/8/2018).

Ia mengatakan, tidak ada uang yang diberikan ke parpol koalisinya. Namun memang, Sandi mengaku bahwa dirinya bersedia memberikan uangnya untuk kampanye.