Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Pringsewu Kaji Hak Pilih Narapidana

RILISID, Pringsewu — Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu, mengkaji agar hak pilih para narapidana bisa terwujud pada Pemilu 2024 mendatang.

Pengkajian hak pilih tersebut, dibahas dalam Rapat Kordinasi (Rakkor) Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu 2024 bersama KPU, Polres dan Panwascam di Cafe Teko Pringsewu, Selasa (9/5/2023).

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Pringsewu Fajar Faklevi mengatakan, hak pilih perlu dikaji agar mereka dapat berpartisipasi dalam memberikan suara pada Pemilu 2024. 

“Bawaslu berharap, penyelenggara Pemilu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Polres Pringsewu, Lapas dan Rutan Kota Agung. Sehingga para tahanan atau narapidana yang merupakan warga Pringsewu bisa terdaftar sebagai peserta pemilu,” ujar Fajar.

Sementara itu, Komisioner Perencanaan Data dan Informasi KPU Pringsewu Sulaiman mengatakan, saat ini belum ada TPS khusus di Pringsewu karena syaratnya harus ada minimal 100 orang pemilih di lokasi tersebut.

"Pengusulan TPS khusus harus diajukan jauh hari sebelumnya dan saat ini tidak memungkinkan lagi," kata Sulaiman.

Menurut Sulaiman, khusus bagi pemilih yang pada saat pencoblosan sedang berada di Rumah Sakit (opname), akan didatangi petugas TPS terdekat.

"Petugas akan menyambangi mereka agar bisa mencoblos namun dalam hal ini akan diawasi agar tidak terjadi penyimpangan," imbuhnya.  

Kanit Politik Sat Intelkam Polres Pringsewu Aipda Hendro mengatakan, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019. Saat menjelang pencoblosan, seluruh tahanan yang ada di lima Polsek untuk sementara di titip di Lapas dan Rutan Kota Agung.

"Biasanya saat pencoblosan, personel dikerahkan untuk lebih fokus pengamanan di TPS," kata Hendro. (*)