Isu Korupsi e-KTP Bikin Elektabilitas Ganjar Merosot

RILISID, Semarang — Survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo-Taj Yasin menurun. Hal itu karena dugaan keterlibatan politisi PDIP Ganjar Pranowo kasus korupsi e-KTP.

“43,8 persen memilih Ganjar Pranowo beralasan jika Ganjar terlibat kasus e-KTP maka masih ada wagubnya yang akan menggantikan," kata Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (27/5/2018).

Sementara mantan Menteri ESDM, Sudirman Said memiliki tingkat elektabilitas sebesar 51,3 persen. Sisanya, 4,9 persen responden tidak menjawab.

Ia menjelaskan, alasan dari jawaban responden yang diberikan secara spontan itu memilih Sudirman Said karena ingin Jawa Tengah dipimpin oleh tokoh yang tidak tersandera oleh kasus korupsi e-KTP.

Lebih lanjut kata Arifin, survei LKPI juga menemukan sebanyak 70,6 persen mengatakan Sudirman Said adalah tokoh yang bersih dari korupsi yang justru membongkar dugaan skandal korupsi 'papa minta saham' yang sempat heboh karena menyeret nama mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.

"Sementara hanya 20,1 persen responden yang mengatakan Ganjar Pranowo bersih dari korupsi (tak terlibat kasus e-KTP)," tandasnya.

Nama Ganjar memang disebut-sebut dalam persidangan kasus e-KTP. Salah satunya Setya Novanto sudah menyebut Ganjar Pranowo menerima fee proyek e-KTP sebesar US$500 ribu. Ganjar pun sudah tegas membantah. Ganjar Pranowo pun dipanggil penyidik KPK terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu bakal diperiksa sebagai saksi terkait tersangka Markus Nari.

"Hampir 79,6 persen responden percaya pengakuan Setya Novanto yang mengatakan Ganjar Pranowo menerima uang fee proyek KTP, dan sebanyak 16,7 persen tidak percaya," beber Arifin.

Sementara itu, semasa menjabat sebagai Menteri ESDM, Sudirman Said justru mengungkap rekaman suara yang diduga milik Setya Novanto dengan Dirut PT Freeport ketika itu, Maroef Sjamsoeddin. Dalam rekaman suara itu, suara yang diduga milik Setnov meminta 11 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat itu jika ingin kontrak kerjanya diperpanjang. Aksi Sudirman Said itu kemudian berbuntut pada mundurnya Setnov sebagai Ketua DPR RI.

"Sebanyak 90,8 persen responden percaya Sudirman Said benar mengungkap praktik rente di Freeport yang melibatkan Setya Novanto dan sebanyak 9,2 persen tidak tahu," imbuh Arifin.

Namun, selang beberapa lama, Sudirman dicopot dari posisi Menteri ESDM. Arifin bilang sebagian besar responden percaya kalau didepaknya Sudirman dari kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi) karena sudah membongkar kasus 'papa minta saham'.