Dukungan DPD Jatim Dinilai Jadi Sinyal Keseriusan Demokrat ke Jokowi
Zulhamdi Yahmin
Jakarta
RILISID, Jakarta — Peneliti dari Forum Studi Media dan Komunikasi Politik Indonesia (Formasi), Muhammad Taufik Rahman, mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang melakukan negosiasi yang intens kepada Presiden Joko Widodo.
Salah satunya, kata dia, munculnya sikap DPD Demokrat Jawa Timur yang menyatakan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Sikap DPD Jatim itu, lanjut Taufik, tidak bisa dilepaskan dari keseriusan DPP Demokrat yang memang ingin berkoalisi dengan Jokowi.
"Bentuk dukungan di Jawa Timur bisa dilihat sebagai sinyal kesungguhan Demokrat mendukung Jokowi. Pesan-pesan politik yang mengindikasikan sikap Demokrat di 2019 lebih banyak ditujukan pada Jokowi dibandingkan ke Prabowo. Arah ke Prabowo malah belum terang," katanya kepada rilis.id, Senin (23/7/2018).
Taufik menilai, Demokrat adalah partai yang solid secara administratif lantaran masih kuatnya ketokohan SBY. Sehingga, menurutnya, sangat kecil kemungkinan sikap DPD Demokrat Jatim itu tanpa arahan dari DPP partai tersebut.
"Istilah kecolongan suara atau penggembosan dari daerah kelihatannya enggak sampai ke sana. Kepemimpinan SBY masih kuat, apalagi di Jawa Timur," ujarnya.
Meski begitu, ungkap Taufik, masih ada sejumlah persoalan yang menghambat Demokrat bergabung dengan sejumlah partai politik koalisi pendukung Jokowi.
Salah satunya, ungkap dia, persoalan calon wakil presiden (cawapres) yang belum pasti didapatkan oleh Komandan Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Jika AHY tidak bisa masuk paket cawapres, maka Demokrat harus rebutan posisi menteri yang paling strategis dengan partai-partai pendukung Jokowi. Inilah yang membuat deal politik Demokrat dengan Jokowi masih di simpang jalan," paparnya.
Sebelumnya, DPD Partai Demokrat Jawa Timur memilih Joko Widodo sebagai calon Presiden RI pada Pemilihan Presiden 2019 melalui pemungutan suara di sela Rakorda.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
