Dugaan Money Politics di Pilkada, DPRD Lampung Bentuk Pansus

RILISID, Bandar Lampung — Pembentukan panitia khusus (pansus) money politic atau politik uang mulai terang. Empat fraksi di DPRD Lampung menggelar rapat di ruangannya masing-masing untuk memantapkan hal itu. Masing-masing Fraksi PDIP, Gerindra, Partai Demokrat, dan NasDem.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung, Watoni Noerdin, membenarkan, rapat membahas pembentukan pansus politik uang. 

"Artinya kita akan melihat lembaga DPRD bersikap sejauhmana terkait persoalan ini," tandas Watoni di ruang Fraksi PDIP. 

Menurutnya permasalahan tersebut harus disikapi dengan tegas. Pasalnya, money politic adalah bentuk kejahatan.

Komunikasi dengan partai lain pun sudah dilakukan. Dan, hampir semua fraksi mendukung dibentuknya pansus. 

"Karena Lampung sudah darurat money politic. Sekarang pembahasan sudah di tingkat pimpinan," tandasnya. 

Ketua Fraksi Nasdem, Fauzan Sibron, menyatakan partainya sepenuhnya mendukung dan mengawal proses ini sampai selesai. 

"Insyaallah kita sudah tandatangani pansus ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dijadwalkan di badan musyawarah (banmus) dan diparipurnakan. Ini bukan menang atau kalah. Tapi kita lihat money politic ini sudah terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)," tandasnya. 

Menurutnya, politik uang sangat menciderai pilkada di Lampung dan sudah merendahkan martabat provinsi ini. 

Fraksi NasDem akan mengirimkan satu orang perwakilan untuk duduk di pansus.