Drama Politik Pilgub Jawa Barat, Akankah Peta Berubah?

RILISID, — RILIS.ID, Jakarta— Rabu (27/12) sore. Jalan TB Simatupang depan MD Building tampak berderet mobil mulai dari pribadi hingga kendaraan Satellite News Gathering (SNG) media. Ya, MD Building merupakan Kantor DPP PKS. Sore itu ada 'gawe' deklarasi koalisi Gerindra, PKS dan PAN dalam dukungan kepada Pilgub lima provinsi. Satu diantaranya Pilgub Jawa Barat.

Meskipun pendaftaran peserta Pilgub baru dibuka pada Januari 2018. Tiga partai ini sudah mengumumkan pasangan calonnya, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. Serta mencabut dukungan sebelumnya kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. 

Dalam deklarasi itu tampak hadir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Jenderal (Purn) Joko Santoso, Rachmawati Soekarnoputri, serta Presiden PKS Sohibul Iman dan jajaran DPP. 

Pakar komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya, Suko Widodo menilai, semangat kemenangan Pilgub DKI tampak terjadi dalam acara tersebut khususnya untuk calon Pilgub Jawa Barat.  

"Dilihat dari sosok yang diusung yakni Sudrajat dan Ahmad Syaikhu yang elektabilitasnya masih rendah. Koalisi ini justru optimis meraih kemenangan. Salah satu amunisinya yakni semangat kemenangan Pilgub DKI," jelas Sukowi— sapaan akrab Suko Widodo—  saat dihubungi rilis.id. Jumat (29/12/2017).

Sementara itu, Pengamat komunikasi politik Sunan Kalijaga Yogyakarta Iswandi Syahputra menilai, koalisi yang dibangun partai Gerindra, PKS dan PAN perlu diperhitungkan. Kemunculannya, ujar Iswandi, bukan didasarkan kepentingan elite politik. Namun, ada kehendak publik yang mewarnai terbentuknya koalisi reuni tersebut.

"Koalisi ini, tidak muncul dari kehendak elite politik, seperti koalisi politik sebelumnya," kata Iswandi Syahputra melalui keterangan pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Kamis (28/12).

Anasir bangunan koalisi ini, nilai Iswandi, pertama lantaran adanya kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Koalisi reuni, ucapnya, terbentuk dari bawah, karena berbagai tekanan kekuasaan yang dirasakan mayoritas umat Islam, seperti persekusi ulama dan lainnya.

Dia menyebut, kedua representasi politik yakni religius-nasionalis, dimunculkan dalam koalisi tersebut. Dua perwakilan ideologi politik itu, dipadu menjadi satu kekuatan politik lewat koalisi reuni.

"Melalui proses tersebut, religiositas dan nasionalisme benar-benar menjelma sebagai kekuatan politik yang kuat dan kokoh," tandasnya.