Desak Usut Politik Uang Pilgub, FMPM Ajukan Petisi  

RILISID, Pesawaran — Forum Masyarakat Pesawaran Menggugat (FMPM) mengajukan petisi ke KPU, Panwaslu dan DPRD Pesawaran, Jumat (6/7/2018).

Isinya, terdapat indikasi adanya aliran dana kampanye yang berasal dari salah satu corporate di Provinsi Lampung ke pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung yang menurut laporan masyarakat diduga nomor urut 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim pada Pilgub Lampung tanggal 27 juni 2018. 

"Kedua, diduga dana tersebut digunakan untuk praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pilgub yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi di Lampung," kata penanggungjawab aksi,” Aria Wiguna. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka FMPM mengajukan tuntutan meminta kepada aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu agar mengusut dan menindak tegas atas terjadinya dugaan tindak pidana politik uang pada Pilgub. 

"Apabila terbukti secara hukum dari apa yang menjadi laporan masyarakat terhadap adanya tindak pidana politik uang di pilgub, maka kami menuntut kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan KPU untuk dapat menggugurkan paslon tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, paslon 3 Arinal-Nunik, telah menegaskan tidak melakukan money politics di Pilgub Lampung.

"Itu kan pendapat orang, tapi ini saya 1,5 tahun bekerja dengan hati nurani, kami bekerja tidak bertentangan dengan agama,  tidak bertentangan dengan hukum. Kalau pun ada gejolak, saya tidak tahu," kata Arinal ditemui di kediamannya, Kamis (28/6/2018) malam. 

Bahkan, kata Arinal kemenangan yang sudah diraih ini adalah kemenangan dari rakyat Lampung. 

"Saya diberikan amanah oleh rakyat, Tuduhan money politics, kami tidak tahu,  dan gak  ada itu. Kami bekerja sesuai dengan aturan aturan," katanya. 

Nunik menambahkan bahwa pihaknya sudah terbuka kepada publik, baik di setiap mereka melakukan kampanye. Begitu pula kampanye mereka saat bulan Ramadan kemarin hingga memasuki hari tenang.