DKPP Sebut Laporan Kode Etik Meningkat Tajam Jelang Pemilu

RILISID, Bandarlampung — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebut laporan perihal pelanggaran kode etik penyelenggara meningkat tajam jelang Pemilu 2024.

Hal tersebut diungkap Anggota DKPP RI M Tio Aliansyah saat Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu (Ngetren Media) di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, Minggu (26/3/2023).

Tio menerangkan, selama tahapan Pemilu 2024 terdapat 253 aduan KEPP, tertinggi pada Januari 2023 dengan 67 aduan dan Februari 2023 dengan 66 aduan serta Maret sebanyak 19 aduan.

Menurutnya, pada Juni-September 2022 masing-masing hanya ada 4 aduan, kemudian pada Oktober meningkat jadi 18 aduan, kemudian pada November sebanyak 22 aduan dan Desember 2022, ada 45 aduan. 

"Di Lampung hanya ada 1 yakni di Pesisir Barat," ujarnya.

Selain itu, Tio juga membeberkan fakta-fakta yang menjadi catatan DKPP dalam proses Pemilu.

Tio menjelaskan fakta pertama yakni perihal politik uang. Berdasarkan Lembaga Survey Indonesia (LSI), pada 2009 sebanyak 48% masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang biasa.

Bahkan pada 2020 LSI mencatat 21,9 persen responden mengaku pernah ditawari uang dan barang untuk pemilihan gubernur dan 48% pernah ditawari uang dan barang untuk pilih bupati/wali kota.

"Sementara Lembaga Penelitian Founding Father House (FFH), dalam kurun waktu 2010-2016 masyarakat yang setuju politik uang fluktuatif," katanya.

Fakta kedua yakni pelanggran ASN, berdasarkan data dari KASN dari tahun 2015 hingga 2020 berjumlah 1.390 kasus, dengan rincian: 2015 29 kasus, 2016: 55 kasus, 2017: 52 kasus, 2018:491 kasus, 2019: 412 kasus dan 2020: 351.