BPN Prabowo-Sandi Minta Masyarakat Antisipasi Kecurangan Pemilu

RILISID, Jakarta — Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta masyarakat untuk mengantisipasi adanya dugaan kecurangan pemilu, baik sebelum maupun sesudah pencoblosan. Menurut juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian, hal itu dilakukan agar pelaksaan pemilu bisa berlangsung jujur dan adil.

"Pelanggaran atau potensi terjadinya kecurangan pemilu dari waktunya terjadi ketika sebelum dan sesudah pencoblosan," katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Sebelum pencoblosan, ujar Pipin, paling terlihat dalam penentuan daftar pemilih tetap (DPT), termasuk adanya potensi DPT ganda. Menurut Pipin, persoalan DPT ganda sangat krusial karena menyangkut hak politik masyarakat dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

"Namun, ketika kami mengungkap itu, lalu semua pihak baru peduli. Muaranya berlebihnya jumlah pemilih dan berpotensi banyaknya undangan tetapi tidak ada pemilih, lalu bisa digunakan pihak tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Selain itu, kata Pipin, potensi kecurangan pemilu terjadi saat pascarekapitulasi suara, yaitu dengan modus oknum penyelenggara pemilu bekerja sama dengan peserta pemilu untuk mengutak-atik hasil suara.

Oleh karena itu, kata dia, PKS sudah meminta para saksi di tiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk tidak hanya fokus pada suara partai, tetapi suara parpol lain.

Potensi kecurangan pemilu, antara lain, mobilisasi birokrasi untuk memilih kandidat tertentu.

"Saya temukan di Daerah Pemilihan (Dapil) Karawang dan Bekasi, ada yang menyampaikan bahwa oknum penegak hukum melakukan penekanan, yaitu kalau tidak mendukung petahana, proses hukum tidak akan dihentikan. Itu artinya hukum digunakan untuk menekan seorang memilih calon tertentu," tandasnya.