Massa Demo soal PTSL di PWI, Kakanwil BPN Lampung Langsung Ajak Ketemu

RILISID, Bandarlampung — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Lampung mereaksi aksi Forum Komunikasi Pokmas PTSL Bandarlampung ke kantor PWI Lampung, Rabu (18/1/2023).

Kepala Kanwil BPN Lampung, Dadat Dariatna, mengatakan pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara Pokmas dengan BPN Bandarlampung. 

Ia meminta perwakilan Pokmas untuk duduk bersama dengan pihak BPN Bandarlampung, Kamis (19/1/2023) --baca: Urus PTSL Sejak 2017 Nggak Beres-beres, Massa Datangi Kantor PWI Lampung. 

"Silakan besok ke kantor ajak perwakilan Pokmas untuk mendengar titik permasalahannya. Nanti saya akan undang kepala BPN Bandarlampung juga," ujarnya saat dihubungi.

Sementara, anggota DPRD Bandarlampung yang juga Ketua Partai Golkar kota, Yuhadi, mengatakan bila BPN memersulit rakyat untuk memperoleh haknya, berarti BPN belum move on.

Ia mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa semua tanah milik rakyat, utamanya rakyat kecil harus bersertifikat. Murah, efektif, dan efisien demi menikmati rasa keadilan masyarakat untuk memiliki alas hak atas tanah.

"Kalau ada oknum BPN bermain, saya minta dievaluasi, bila perlu dipindahkan. Ini kan jelas dan tegas perintah Presiden," tandasnya.

Yuhadi mengungkapkan dirinya masih sering mendengar dugaan oknum BPN bermain dalam mengeluarkan SHM (Sertifikat Hak Milik). Menurutnya ada banyak overlapping tanah milik rakyat. 

"Bila ini terjadi reformasi agraria yang didengungkan oleh Menteri ATR/BPN hanya isapan jempol. Maka kami sebagai wakil rakyat meminta untuk segera dievaluasi," tegasnya.

Dia menerangkan rakyat sudah menjerit, komunitas sudah berjuang, dan wakil rakyat sudah bersuara.