TPID Lampung Selatan Ikuti Rakor Nasional Pengendalian Inflasi, Mendagri Apresiasi Capaian Stabilitas Harga

RILISID, Lampung Selatan — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (23/9/2025).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, yang menyampaikan apresiasi atas capaian pengendalian inflasi nasional yang dinilai stabil dan terkendali.

“Angka inflasi kita saat ini berada di 2,31 persen, ini sangat bagus. Kita tidak ingin berada di kisaran 0–1 persen karena hanya menyenangkan konsumen tapi merugikan produsen. Kita juga tidak ingin di atas 3,5 persen. Jadi rentang angka 2,5 ±1 persen ini harus kita jaga,” ujar Mendagri Tito.

Menurutnya, rakor rutin pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Presiden dan Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Keberhasilan menjaga stabilitas harga, kata Tito, menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Mendagri juga mengungkapkan bahwa apresiasi terhadap capaian inflasi nasional datang dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Hal ini menandakan bahwa pengendalian harga berjalan konsisten dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun produsen.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) di sejumlah daerah.

Ia menyebut, 15 provinsi mengalami kenaikan IPH, 22 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi relatif stabil, yaitu Papua Pegunungan.

“Kalau kita lihat, komoditas penyumbang kenaikan di 15 provinsi mayoritas berasal dari daging ayam ras, cabai merah, dan sebagian beras. Namun, tidak seluruh daerah mengalami kenaikan dari komoditas beras,” jelas Amalia.

Berdasarkan data BPS, kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan angka mencapai 7,58 persen.

Sementara itu, pada minggu ketiga September 2025, 191 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH, sedangkan 152 kabupaten/kota mengalami penurunan. Penurunan terdalam tercatat di Kabupaten Wakatobi, yakni sebesar -4,15 persen. (*)