TKD Kena Pangkas, Belanja Pemprov Lampung 2026 Dipotong Rp580 Miliar
Rimadani Eka Mareta
Bandarlampung
.jpg)
“Kita pastikan penurunan Rp600 miliar tersebut tidak mengambil dari anggaran infrastruktur pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Program strategis seperti peningkatan layanan kesehatan, pembebasan komite sekolah, tetap berjalan sesuai rencana.
“Infrastruktur sekolah tidak ada yang terganggu. Fokus pengurangan hanya pada belanja non-prioritas seperti ATK, perjalanan dinas, cetak, dan rapat,” ujarnya.
Setelah penetapan APBD memperoleh nomor register, Pemprov Lampung langsung menuntaskan pemenuhan indikator MCP–KPK terkait penganggaran. Marindo berharap percepatan ini memudahkan proses administrasi hingga pelaksanaan anggaran awal tahun.
“Target kita, 1 Januari sudah bisa dilakukan pembayaran gaji dan 2 Januari seluruh kegiatan sudah dapat dimulai,” pungkasnya. (*)
Apbd 2026
evaluasi apbd
sekprov Lampung
Marindo Kurniawan
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
