Rakor Persiapan PSU Pesawaran Fokus Penguatan Keamanan dan Netralitas ASN

RILISID, Pesawaran — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan pemantauan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Aula Pemkab setempat, Kamis (15/5/2025).

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Wildan mengatakan, beberapa poin penting menjelang pelaksanaan PSU yakni penyelesaian anggaran, penguatan koordinasi keamanan dengan Forkopimda khususnya di wilayah rawan konflik, serta jaminan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Jika dibutuhkan, Pemkab dapat mengusulkan tambahan pengamanan kepada Kapolda atau Kapolri. Pemungutan suara harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut stabilitas daerah," ujar Wildan.

Wildan memaparkan, daftar pemilih tetap (DPT) untuk PSU Pesawaran tercatat sebanyak 347.979 pemilih yang terdiri dari 177.170 pemilih laki-laki dan 170.809 perempuan, yang akan dilaksanakan di 759 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 148 desa.

Selain itu, dalam Rakor ini juga turut dibahas mengenai strategi sinergi lintas sektor dalam mendukung suksesnya pelaksanaan PSU.

Kolaborasi akan melibatkan KPU sebagai penyelenggara, pengawas seperti Bawaslu dan DKPP, aparat keamanan (TNI, Polri, Satpol PP, Satlinmas), pemerintah daerah, partai politik dan pasangan calon, media, serta masyarakat.

"Dukungan konkret dari Pemerintah Daerah meliputi penjaminan ketersediaan anggaran hibah dari APBD, menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, memperkuat sinergi Forkopimda, dan menjunjung netralitas ASN selama proses pemilu berlangsung," terangnya.

Sementara itu, Kapolres Pesawaran AKBP Heri Sulistyo Nugroho melalui Kabag Ops Edy Saputro, menyampaikan bahwa pihaknya telah memetakan beberapa TPS yang dikategorikan rawan, antara lain 10 TPS di Kecamatan Marga Punduh dan Pulau Legundi, 3 TPS di Kubu Batu, serta 1 TPS di Bumi Agung.

“Kami telah menyiapkan upaya mitigasi dengan melibatkan Brimob dan memperkuat komunikasi di lokasi rawan, termasuk penambahan jaringan internet dan sinyal HT. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga akan berkoordinasi dengan PPS dan PPK untuk memastikan penempatan TPS aman dari potensi bencana seperti banjir," tandasnya. (*)