Pemprov Lampung Gelontorkan Rp44,6 Miliar untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan di Lampura

"Berbagai capaian ini menjadi modal penting bagi kita untuk memasuki fase akselerasi pembangunan pada tahun 2027, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Mirza juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan.

"Kolaborasi tanpa integritas tidak akan menghasilkan kinerja dan kepercayaan publik yang tinggi. Oleh karena itu, setiap tahapan perencanaan dan penganggaran harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip good governance, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan taat pada peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus realistis dan berbasis kemampuan fiskal daerah, serta fokus pada program yang berdampak luas bagi masyarakat.

Sebagaimana arahan Presiden pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 kepada seluruh kepala daerah, diingatkan tentang pentingnya perencanaan yang realistis dan berbasis kemampuan fiskal daerah. 

"Maka kita perlu menetapkan prioritas secara bijak, fokus pada program yang berdampak luas, serta menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya," ujarnya.

Mirza mengajak seluruh pihak untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Mari kita buktikan bahwa perencanaan yang kita susun hari ini adalah pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lampung Utara dan Provinsi Lampung," pungkasnya.(*)