Mantap, Pemprov Lampung Raih Opini WTP 11 Kali Berturut-turut dari BPK

RILISID, Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Capaian gemilang ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Jumat (23/5/2025).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala OPD, serta perwakilan dari instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan.

Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas keberhasilan ini.

"Opini WTP ini bukan hanya milik kita tapi juga tanggung jawab besar yang harus kita jaga dan kita perbaiki. Opini WTP ini adalah cermin dari kinerja pengelola keuangan kita," ucapnya.

Gubernur Mirza mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama turut serta mendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.

"Mari kita jadikan langkah ini sebagian bagian dari perjalanan panjang kita menuju keberhasilan yang lebih besar. Pemerintah ke depan ingin lebih baik ingin lebih melayani rakyat, ingin rakyat lebih sejahtera dengan keuangan daerah, maka salah satu wujudnya kita akan lebih baik dalam bekerja, akuntabilitas dan transparansi," ucap Gubernur.

Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas kinerja pengelolaan keuangan.

"Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil menyelesaikan laporan keuangan dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Lampung dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara," ujarnya.

"Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sekaligus menjadi bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara," ucapnya.