Kemiskinan Lampung Turun Jadi 10 Persen per Maret 2025

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menyampaikan bahwa data yang dirilis BPS menjadi referensi penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan.

"Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah berkomitmen mendorong pemberdayaan desa melalui program Desaku Maju. Salah satu fokus utamanya adalah transformasi digital di desa melalui penguatan kapasitas SDM," ujar Ganjar.

Ia juga menekankan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap sejumlah program strategis nasional yang memiliki dampak langsung pada masyarakat miskin di desa, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat.

"Koperasi digerakkan untuk menguatkan ekonomi desa agar nilai tambah tetap berada di wilayah setempat. Ini sejalan dengan semangat Gubernur Lampung untuk menjaga masyarakat yang rentan agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan," tambahnya.

Ganjar juga menyoroti pentingnya konvergensi program lintas sektor dan lintas lembaga agar dampaknya lebih terasa dan berkelanjutan, terutama di kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Dalam kesempatan yang sama, BPS Lampung juga merilis data Gini Ratio Provinsi Lampung per Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,292—mengalami penurunan dan menunjukkan tren positif dalam pemerataan distribusi pendapatan. Meskipun terjadi fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, tren ini mencerminkan adanya perbaikan dalam ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat Lampung.

Namun demikian, dinamika sektor-sektor utama seperti pertanian dan perdagangan serta kondisi ekonomi nasional disebut turut memengaruhi fluktuasi tersebut. Karena itu, kesinambungan kebijakan yang berbasis data dan responsif terhadap dinamika lokal menjadi kunci keberhasilan.

Capaian ini memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi yang secara konsisten menaruh perhatian serius terhadap agenda pengentasan kemiskinan. Ke depan, tantangannya bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar yang layak. (*).