Kadishub Tegaskan Tidak Ada Kewajiban Pejabat Ikut Penerbangan Perdana Lampung–Malaysia

RILISID, Bandarlampung — Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, angkat bicara terkait isu kewajiban pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengikuti penerbangan perdana rute Lampung–Malaysia.

Bambang menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Menurutnya, ajakan untuk ikut penerbangan perdana tersebut bersifat imbauan, bukan kewajiban, serta tidak ada paksaan kepada pejabat maupun masyarakat.

“Ini hanya anjuran dan ajakan. Tidak ada kewajiban. Kalau bersedia ikut, silakan. Tidak ada paksaan sama sekali,” ujar Bambang.

Ia juga menekankan bahwa Pemprov Lampung tidak menanggung biaya perjalanan bagi pejabat yang ikut dalam penerbangan perdana tersebut. Jika ada yang berangkat, maka menggunakan biaya sendiri atau nonbiaya dinas, sesuai arahan Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, mengingat kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.

“Dari Pak Gubernur dan Pak Sekda sudah tegas, tidak menggunakan biaya dinas. Kita juga sedang defisit anggaran,” katanya.

Bambang menjelaskan, dalam penyelenggaraan penerbangan perdana ini, Pemprov Lampung menggandeng sejumlah pihak, seperti Bank Lampung dan Bank BSI, serta membuka peluang kerja sama dengan agen perjalanan dari Malaysia. Ia menyebut penerbangan ini sebagai langkah awal sebelum dibukanya rute internasional reguler ke depan.

“Ini awal. Setelah ini akan berlanjut ke penerbangan reguler. Kita juga menargetkan ke depan ada rute umrah,” jelasnya.

Ia berharap masyarakat dapat memahami semangat dibukanya rute internasional tersebut sebagai upaya mengembangkan Bandara di Lampung dan meningkatkan konektivitas internasional. Seluruh perizinan, lanjut Bambang, telah dilalui, termasuk dari Kementerian Imigrasi, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

Terkait isu anggaran hingga disebut mencapai Rp1 miliar, Bambang membantah keras dan menyebut informasi tersebut tidak berdasar.

“Tidak ada anggaran satu miliar. Itu hitungannya ngawur. Tidak ada OPD yang dibiayai. Kalau ragu, silakan diperiksa,” tegasnya.