Ini Jawaban Riyanto Atas Pandangan Fraksi di Rapat Paripurna APBD-P 2025

RILISID, Pringsewu — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, Rabu (3/9/2025).

Kehadiran orang nomor satu di Bumi Jejama Secancanan tersebut, menanggapi pandangan umum Fraksi-fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Bupati menegaskan, penyusunan APBD-P TA 2025 dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di setiap perangkat daerah.

Menurutnya, kenaikan belanja hibah dalam APBD-P 2025 disebabkan oleh pengaturan belanja BOS untuk sekolah swasta yang sebelumnya masih tercatat dalam pos belanja barang dan jasa.

Sedangkan peningkatan belanja bantuan sosial terjadi karena adanya program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) melalui Dinas PUPR, yang dialokasikan untuk 20 unit rumah senilai Rp20 juta per unit dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

Ia juga menyampaikan adanya rencana penambahan anggaran untuk pembayaran utang BPJS kelas 3 sebesar Rp13,45 miliar.

Di sisi pendapatan, Bupati Riyanto mengakui adanya penurunan transfer dari pemerintah pusat.

Hal ini memicu hilangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Jalan, penghapusan DAU Spesifik Hijau Bidang PUPR, serta berkurangnya SILPA DAK Non Fisik hasil audit BPK.

“Pendapatan daerah kita masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, dengan persentase mencapai 82,24% dari total pendapatan daerah,” ujarnya.

Meski begitu, Pemkab Pringsewu berkomitmen untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi aset daerah yang selama ini dinilai belum maksimal.