Guru Honorer Lampung Geruduk DPRD, Tuntut Kepastian Nasib

RILISID, Bandarlampung — Puluhan guru tenaga honorer dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung mendatangi Gedung DPRD Lampung, Rabu 10 September 2025.

Mereka menuntut kepastian status, regulasi yang jelas, serta formasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Salah satunya, Novita Butar Butar. Tenaga kependidikan (tendik) di SMA Negeri 1 Sungkai Bunga Mayang, Lampung Utara, itu sudah 13 tahun mengabdi. 

Namun, sampai hari ini, ia mengaku nasibnya tak pernah jelas.

“Tujuan kami ke sini hanya satu, kepastian status. Kami sudah belasan tahun, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun bekerja. Tapi sampai sekarang, masa depan kami tidak jelas,” kata Novita dengan suara bergetar.

Ia bercerita, meski dituntut banyak pekerjaan, gaji yang diterima honorer sangat minim.

Yang membuatnya makin kecewa, pemerintah terkesan hanya fokus pada formasi guru, sementara tenaga kependidikan serta honorer lain seolah dipinggirkan.

“Tuntutan kami besar, pekerjaan banyak, tapi gaji kecil dan masa depan tidak ada. Kami ingin ada regulasi yang berpihak kepada kami,” lanjutnya.

Dalam aksinya, para honorer membawa tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak adanya perubahan regulasi yang berpihak pada tenaga honorer non-guru.

Kedua, meminta prioritas jika tetap harus mengikuti tes PPPK tahun depan. Ketiga, menuntut formasi khusus bagi mereka yang sudah pernah ikut seleksi PPPK pada 2024.