Gerindra Lampung Utara Tuding Ada Penyelundupan Anggaran di 24 Proyek Infrastruktur
Furkon Ari
Lampung Utara
Menurutnya, persoalan tersebut kemungkinan akan menjadi catatan DPRD saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2025.
"Kinerja kepala dinas seyogianya dievaluasi karena tidak memenuhi target yang diberikan bupati selaku kepala daerah," ujarnya.
Meski begitu, Farouk menegaskan keputusan terkait evaluasi jabatan kepala dinas tetap merupakan hak prerogatif Bupati.
Ia berharap polemik ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tetap menjaga amanah serta menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Sebelumnya, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Lampung Utara, Ali Muhajir, menyatakan penganggaran kembali 24 paket proyek senilai lebih dari Rp27 miliar pada APBD 2026 telah melalui prosedur dan pembahasan bersama DPRD.
"Semua tertuang dalam APBD dan telah mengikuti peraturan serta mekanisme yang ada," kata Ali Muhajir, Jumat (6/3/2026). (*)
24 Paket Proyek
Infrastruktur
APBD
Gerindra
DPRD
SDABMBK
TAPD
BPKAD
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
