Empat Pimpinan DPRD Sidak TPA Bakung, Ada Apa?

Menurut Witadi, jika pengelolaan TPA Bakung dilakukan secara profesiaonal berpotensi meningkatkan PAD.

Apalagi saat ini DPRD sedang membahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan RPJMD, serta dalam waktu dekat akan membahas APBD Perubahan.

"Kami akan terus memantau. Sistem pengelolaan open dumping seperti sekarang ini jelas sudah tidak layak," ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua II DPRD, Afrizal, menyoroti minimnya fasilitas alat berat di TPA Bakung. Saat ini hanya tersedia satu unit alat berat yang berfungsi, sementara dua unit lainnya rusak.

"Ini juga harus jadi perhatian. Karena kekurangan alat berat, sampah jadi menumpuk menggunung seperti ini," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD, Sidik Efendi, menilai pengelolaan sampah secara tradisional tidak bisa dipertahankan.

Ia mendorong Pemkot segera beralih ke pengelolaan modern mengingat, jumlah penduduk terus bertambah, volume sampah juga ikut meningkat.

"Pemkot harus serius menangani sampah ini, karena jika dikelola dengan baik bisa memberikan manfaat, bahkan menjadi sumber PAD," katanya.

Kepala UPT TPA Bakung, Trinov, mengatakan, saat ini luas lahan yang digunakan untuk TPA Bakung mencapai 13,6 hektare.

"Namun sebagian area sudah terpakai untuk bangunan gedung," ungkapnya. (*)