Eks Irjen Kemenhut Era Zulhas Buka-bukaan Soal Pembukaan 1,6 Juta Ha Lahan Hutan di Riau

RILISID, Bandarlampung — Mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) periode 2010-2012, Irham Jafar Lan Putra, angkat bicara terkait polemik penyebab banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Irham menegaskan, isu yang mengaitkan bencana tersebut dengan kebijakan pelepasan kawasan hutan pada era Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan atau Zulhas, tidaklah tepat.

Menurutnya, pelepasan kawasan hutan pada 2014 karena usulan dari Pemprov Riau yang ingin merevisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 10 Tahun 1994.

"Saat itu dipimpin Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungkan Bambang Soepijanto, Provinsi Riau mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan atau mengalokasikan ruang untuk non-kehutanan seluas 4,3 juta hektare. Pada saat itu mengacu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, dari usulan pelepasan kawasan hutan seluas 4,3 juta hektare yang diajukan sejumlah pemerintah daerah, hasil kajian tim terpadu yang melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset merekomendasikan hanya 2,7 juta hektare. 

Dari rekomendasi tersebut, Kementerian Kehutanan akhirnya menyetujui pelepasan sekitar 1,6 juta hektare di Provinsi Riau.

"Pelepasan itu bukan untuk kepentingan korporasi, melainkan atas usulan Pemerintah Daerah Riau dalam rangka perluasan wilayah kabupaten/kota," tegas Irham.

Ia juga membantah narasi yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Menurutnya, pelepasan kawasan hutan pada periode itu tidak terjadi di provinsi-provinsi tersebut.

"Jadi tidak relevan jika dikaitkan pelepasan di Riau, peristiwa di wilayah lain. Itu beda provinsi dan beda kebijakan," ujarnya.