Bahas KUA PPAS APBD-P 2025, Banang DPRD Tubaba Kunjungi BPKAD Provinsi dan DPRD Kota Bandar Lampung

RILISID, Tulang bawang barat — Badan Angggaran (Banang) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung.

Kunjungan berlangsung selama empat hari dari tanggal 23-26 Juni 2025 dipimpin Ketua DPRD Busroni dan wakilnya Ponco Nugroho dan S. Joko Kuncoro serta didampingi Sekretaris Dewan, Kabag.

Busroni mengatakan, tujuan kunker untuk membahas terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2025.

"Kita ingin berkoordinasi dan konsultasi mengenai mekanisme proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dalam membahas APBD-P TA 2025, serta hal-hal yang menyangkut tugas dan fungsi DPRD dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah." kata Ketua DPRD Tubaba, Rabu (3/7/2025).

Busroni menambahkan, dalam konteks KUA PPAS, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Beberapa tujuan spesifik dari kunker ini adalah membahas Rancangan KUA dan PPAS, mengevaluasi pelaksanaan APBD dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

"Alhamdulillah kunker ke BPKAD Provinsi kemarin, kita disambut dan diterima dengan baik," imbuhnya 

Sedangkan tujuan kunker ke DPRD Kota Bandar Lampung, Busroni mengaku untuk koordinasi terkait KUA PPAS APBD-P 2025 sebagai studi banding yang tujuannya mempelajari dan membandingkan praktik pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan antara kabupaten dan kota.

Dengan kunker tersebut, DPRD Kabupaten dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten mereka.

"Semoga kunjungan ini bermanfaat, dengan adanya sharing pengalaman yang membuat kita jadi semakin mapan dalam proses-proses administrasi keuangan dan sebagai bahan evaluasi keuangan daerah agar lebih baik lagi," harap Busroni. (*)