Dirjen Kemendagri Asal Lampung Agus Fatoni Sabet Penghargaan Nasional ITAY 2026

RILISID, Bandar Lampung — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, meraih penghargaan Excellence in Regional Financial Governance 2026 dalam ajang nasional Indonesia Top Achievements of The Year (ITAY 2026) yang mengusung tema Transforming for Reinventing Indonesia.

Fatoni merupakan putra asli Lampung. Ia lahir di Bahuga, Kabupaten Way Kanan, pada 6 Juni 1972. Kiprahnya di tingkat nasional kembali mengharumkan nama daerah asalnya.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Komisaris Metro TV, Suryopratomo, di Studio Grand Metro TV, Jakarta, Jumat malam, 20 Februari 2026.

ITAY 2026 menjadi ajang apresiasi bagi para pemimpin dan institusi yang dinilai mampu melakukan lompatan inovatif, memperbaiki sistem, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa melalui kepemimpinan visioner dan transformasi berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Fatoni menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas arahan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan dalam mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mengapresiasi kepala daerah, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga yang terus bersinergi memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel, efektif, efisien, sekaligus inovatif.

Mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua itu menegaskan, penghargaan ini bukanlah capaian pribadi semata.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk Kementerian Dalam Negeri, khususnya jajaran Ditjen Bina Keuangan Daerah, serta seluruh pemerintah daerah yang terus bekerja keras memperkuat tata kelola keuangan,” ujar Fatoni.

Di bawah kepemimpinannya, Ditjen Bina Keuda secara konsisten memperkuat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai instrumen utama transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini dinilai krusial dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat, terukur, dan bertanggung jawab.

Fatoni menekankan, tata kelola keuangan daerah tidak hanya soal pengelolaan anggaran, tetapi juga optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Barang Milik Daerah (BMD), hingga kerja sama pemerintah daerah dan pemanfaatan sumber pendapatan lainnya.

“Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dan digunakan tepat sasaran. Kami mendorong pemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan, sekaligus memastikan belanja daerah benar-benar berdampak pada pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.